BU/ PADANG — Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA menegaskan bahwa penanganan PETI harus dilakukan secara seimbang antara penegakan hukum dan kebijakan kesejahteraan masyarakat.
Kapolda menyampaikan bahwa Polri tidak hanya bertugas melakukan penindakan, tetapi juga menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban sosial.
Oleh karena itu, ia mendukung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengoptimalkan WPR dan IPR sebagai solusi legal bagi aktivitas pertambangan rakyat.
“Pendekatan hukum harus dibarengi solusi yang memberi kepastian dan ketenangan bagi masyarakat. Negara harus hadir secara utuh,” tegasnya.
Ia menilai optimalisasi WPR dan IPR akan memudahkan pengawasan, meningkatkan keselamatan kerja, serta menjaga kelestarian lingkungan. Langkah ini juga dinilai sejalan dengan kebijakan nasional yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas.
Kapolda menegaskan Polda Sumbar siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan kebijakan pertambangan rakyat berjalan tertib, aman, dan sesuai aturan.
(BU)
