Dugaan Bangunan di Atas Irigasi Sekunder Banda Kuok, DPUPR Solok Diminta Pastikan Aspek Legalitas

0
9

BHAYANGKARA UTAMA NEWS | SUMATERA BARAT SOLOK – Dugaan penutupan saluran irigasi sekunder Banda Kuok di Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, memerlukan pemeriksaan dari aspek teknis maupun legalitas. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Alam Bahagia Cupak melaporkan adanya saluran yang disebut telah dicor dan di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal.

Persoalan tersebut semakin menjadi perhatian setelah pengurus P3A mengaku belum menerima jawaban tertulis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Solok atas laporan yang telah disampaikan pada 6 November 2026.

“Kami memasukkan surat secara resmi. Tentunya, sebagai sebuah kelembagaan petani, kami juga membutuhkan penjelasan tertulis dari dinas terkait. Ini menyangkut akses air yang dibutuhkan masyarakat petani,” ungkap pengurus P3A.

Mereka menilai kepastian hukum dan fungsi saluran harus menjadi perhatian karena jaringan tersebut merupakan irigasi sekunder yang dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan pertanian.

Laporan bernomor 006/P3A-ABC/XI/2026 tertanggal 3 November 2026 itu disampaikan kepada Bupati Solok melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPR.

Selain dugaan pengecoran saluran, P3A melaporkan akses pematang atau bandar irigasi yang digunakan sebagai jalan usaha tani tertutup sepanjang kurang lebih 50 meter.

ASPEK LEGALITAS JARINGAN IRIGASI

Dalam PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, pengamanan jaringan irigasi merupakan bagian dari kegiatan operasi dan pemeliharaan.

Pasal 60 ayat (4) secara khusus mengatur larangan mengubah atau membongkar bangunan irigasi serta mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin pemerintah sesuai kewenangannya.

Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi instansi berwenang untuk memastikan apakah perubahan fisik saluran yang dilaporkan P3A telah memperoleh persetujuan sesuai ketentuan.

Pemeriksaan tidak cukup hanya melihat keberadaan bangunan. Pemerintah juga perlu memastikan status tanah, status aset jaringan, batas sempadan, dokumen perizinan, dan persetujuan teknis apabila dipersyaratkan.

DPUPR Kabupaten Solok perlu menjelaskan apakah Banda Kuok tercatat sebagai jaringan irigasi yang menjadi aset pemerintah daerah atau berada dalam kewenangan pengelola lain.

Kepastian tersebut penting untuk menentukan instansi yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, pemeliharaan, dan penanganan apabila ditemukan pelanggaran.

NAMA ANGGOTA DPRD DISEBUT DALAM LAPORAN

Dalam dokumen pengaduannya, P3A turut menyebut nama Dedi Fajar Ramli, S.H., anggota DPRD Kabupaten Solok, dalam kaitan informasi mengenai pembangunan rumah di lokasi yang dipersoalkan.

Penyebutan nama tersebut belum membuktikan adanya pelanggaran hukum maupun keterlibatan dalam penutupan jaringan irigasi.

Karena itu, klarifikasi dari pihak bersangkutan diperlukan, bersamaan dengan pemeriksaan terhadap dokumen kepemilikan tanah, perizinan bangunan, dan persetujuan teknis.

Pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum tanpa membedakan kedudukan pihak yang terkait.

PENGAWASAN ANGGARAN JUGA DIPERLUKAN

P3A menyampaikan informasi bahwa jaringan irigasi tersebut diduga dibangun menggunakan APBD melalui kegiatan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir).

Informasi ini membutuhkan penelusuran dokumen anggaran, perencanaan pekerjaan, pelaksana kegiatan, hasil pekerjaan, serta pencatatan aset.

Apabila jaringan dibangun menggunakan anggaran negara, kepastian mengenai keberadaan dan keberlanjutan fungsi aset menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah.

Tujuh kelompok tani dengan akumulasi luas lahan sekitar 185,9 hektare tercantum dalam lampiran laporan P3A. Data penerima manfaat tersebut perlu dicocokkan dengan administrasi pengelolaan daerah irigasi.

Sementara itu, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 mengamanatkan percepatan pembangunan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.

Kebijakan tersebut memperkuat pentingnya pengamanan infrastruktur pengairan agar tidak kehilangan fungsi.

P3A MENUNGGU TINDAK LANJUT

Pengurus P3A mempertanyakan belum adanya jawaban tertulis dari DPUPR hingga 21 November 2026.

“Kalau hal seperti ini diabaikan oleh pemerintah, ke mana kami masyarakat petani akan mengadu?” menjadi pertanyaan yang disampaikan pengurus.

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur mekanisme penanganan pengaduan masyarakat, termasuk kewajiban memberikan tanggapan sesuai Pasal 44.

Kini, DPUPR Kabupaten Solok diharapkan memberikan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan, status legalitas jaringan, dan langkah penanganan yang akan dilakukan.

Kepastian hukum diperlukan bukan hanya untuk menyelesaikan pengaduan, tetapi juga melindungi aset infrastruktur publik dan kepentingan masyarakat petani.

(CHAS)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini