Oleh: Mel Sofyan
Pembangunan Jalan Tol Padang–Bukittinggi merupakan salah satu proyek strategis nasional yang akan membawa perubahan besar bagi Sumatera Barat. Kehadiran jalan tol ini akan mempercepat arus logistik, memangkas waktu tempuh, meningkatkan daya saing daerah, memperkuat sektor pariwisata, serta membuka konektivitas ekonomi yang lebih luas dengan Provinsi Riau.
Namun, keberhasilan pembangunan tidak seharusnya hanya diukur dari panjang jalan yang dibangun, besarnya nilai investasi, atau semakin singkatnya waktu perjalanan. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat yang telah mengorbankan tanahnya juga ikut menikmati manfaat ekonomi yang lahir dari pembangunan tersebut.
Selama ini, penyelesaian pembebasan lahan umumnya berakhir pada pemberian ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme tersebut merupakan hak masyarakat dan wajib dipenuhi secara adil. Akan tetapi, setelah proses itu selesai, hubungan ekonomi antara masyarakat dengan jalan tol pada umumnya juga berakhir. Padahal, tanah yang mereka lepaskan akan terus menghasilkan nilai ekonomi selama puluhan tahun melalui aktivitas transportasi, logistik, perdagangan, dan pariwisata.
Karena itu, sudah saatnya paradigma pembangunan infrastruktur diperluas. Pembangunan tidak cukup hanya menyelesaikan pembebasan lahan, tetapi juga harus menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak.
Salah satu gagasan yang patut dipertimbangkan adalah membangun rest area dalam jumlah lebih banyak dibandingkan standar jalan tol pada umumnya. Rest area tersebut tidak hanya menjadi tempat beristirahat, tetapi juga dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menampilkan kekayaan kuliner, budaya, dan produk unggulan Minangkabau.
Setiap rest area dapat memiliki ciri khas sesuai potensi daerah yang dilalui. Ada rest area yang menjadi pusat rendang dan kuliner Minangkabau, ada yang menampilkan kopi, hasil pertanian dataran tinggi, buah-buahan, hasil peternakan, hasil perikanan, tenun, sulaman, kerajinan, serta berbagai produk UMKM dari nagari setempat. Dengan konsep ini, pengguna jalan tol tidak hanya berhenti untuk beristirahat, tetapi juga terdorong menikmati kuliner, berbelanja, dan mengenal kekayaan budaya Minangkabau.
Yang tidak kalah penting, pemerintah bersama badan usaha jalan tol dapat mempertimbangkan kebijakan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tanahnya dibebaskan untuk memiliki atau mengelola sebagian kios dan ruang usaha di kawasan rest area. Gagasan ini bukan dimaksudkan sebagai pengganti ganti rugi, melainkan sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Melalui pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya menerima kompensasi atas tanah yang dilepaskan, tetapi juga memperoleh peluang membangun usaha yang dapat menjadi sumber penghasilan jangka panjang bagi keluarga mereka. Investor tetap memperoleh kepastian usaha, pemerintah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan masyarakat menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan.
Dampak yang dihasilkan akan jauh lebih besar daripada sekadar mempercepat perjalanan. Rest area akan menjadi etalase produk unggulan Sumatera Barat, memperluas pasar bagi petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong lahirnya wirausaha muda di berbagai nagari.
Apabila konsep ini diwujudkan, Tol Padang–Bukittinggi tidak hanya menjadi jalan penghubung antara Sumatera Barat dan Provinsi Riau, tetapi juga menjadi koridor ekonomi rakyat sekaligus destinasi wisata kuliner Minangkabau yang membanggakan. Manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat di sepanjang jalur tol, sekaligus memperkuat daya tarik Sumatera Barat sebagai tujuan wisata dan investasi.
Model pembangunan seperti ini layak menjadi contoh bagi proyek jalan tol di berbagai daerah di Indonesia. Infrastruktur tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan jalan tol tidak hanya diukur dari jumlah kendaraan yang melintas setiap hari. Keberhasilan itu juga harus tercermin dari semakin banyaknya UMKM yang berkembang, lapangan kerja yang tercipta, meningkatnya pendapatan masyarakat, serta tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di sepanjang jalur yang dilalui.
Jangan wariskan kepada rakyat cerita bahwa tanah mereka hilang demi pembangunan. Wariskanlah kisah bahwa dari tanah yang mereka relakan lahir ribuan pelaku usaha baru, tercipta lapangan kerja, berkembang wisata kuliner Minangkabau, dan tumbuh kesejahteraan bagi generasi berikutnya. Itulah hakikat pembangunan yang sesungguhnya: membangun infrastruktur sekaligus membangun masa depan rakyat.
