Kalimantan Barat, tanah subur dengan emas hitam… dan cerita-cerita pilu soal jurnalisme bayaran. Terbaru, seorang berinisial AS merasakan langsung betapa mahalnya harga nama baik di era digital.
Pontianak, Kalbar | Seorang oknum wartawan dari media berinisial FK unjuk kreativitas ekstrem: 18 berita dalam 24 hari—rekor produktivitas yang bikin penulis fast fiction pun minder.
Namun, motif di balik berita maraton ini ternyata bukan demi membongkar kebenaran. Lewat pesan digital, muncul ancaman manis, “Bayar Rp5 Miliar, atau berita terus mengalir.”
Ah, betapa romantisnya ancaman yang dibungkus dengan narasi jurnalistik.
Dewan Pers Turun Tangan
Dewan Pers yang biasanya sibuk mengawal pemberitaan hoaks, kini berperan sebagai wasit dalam duel AS vs FK.
Surat resmi dari Prof. Dr. Komaruddin Hidayat mengundang kedua belah pihak untuk mediasi lewat Zoom Meeting pada 10 Juni 2025.
Pertanyaannya, Akankah mediasi ini berujung permintaan maaf & penarikan berita? Atau malah menjadi season finale drama “Jurnalis vs Pengusaha”?
Polda Kalbar Bergerak
Tak mau setengah hati, AS juga melaporkan kasus ini ke Polda Kalbar. Surat resmi dari Direktur Reskrimsus (No: B/55/V/RES.2.5/2025) memastikan penyelidikan sudah dimulai.
Pasal yang diulik, UU ITE Pasal 45A jo Pasal 28 tentang Penyebaran informasi bohong, Pasal 45B jo Pasal 29 tentang Ancaman lewat elektronik dan Pasal 45 ayat 4 jo Pasal 27A tentang Pencemaran nama baik.
Apakah ini penegakan hukum serius, atau sekadar formalitas birokrasi? Jika terbukti, apakah oknum FK akan masuk bui atau cukup diberi sanksi moral ala “Jangan diulangi ya, Bang…”?
Pola Lama, Korban Baru
Sayangnya, ini bukan kasus pertama—dan tampaknya bukan yang terakhir, Pola lama, Cari tokoh yang punya duit, Produksi berita negative, Tawarkan “solusi damai” lewat uang tutup mulut.
AS mungkin hanya satu dari sekian banyak korban. Tapi berapa banyak lagi pengusaha, politisi, atau masyarakat biasa yang harus membayar mahal demi nama baik mereka?
Tantangan Dewan Pers
Dewan Pers kini punya PR besar, Memastikan mediasi 10 Juni berlangsung adil, Mengawasi media FK, Apakah ini sistemik atau sekadar ulah oknum? Memulihkan kepercayaan publik Bahwa jurnalis sejati bukan preman berkedok pena, jika gagal, jurnalisme Indonesia akan makin dekat citranya ke calo, ketimbang watchdog rakyat.
Inilah potret buram jurnalisme Indonesia, Di satu sisi, ada pahlawan pena yang mengawal suara rakyat. Di sisi lain, ada oknum yang menjadikan profesi mulia ini sebagai mesin ATM.
Apakah AS akan mendapatkan keadilan? Atau justru FK akan berlindung di balik dalih kebebasan pers? (***)
