Konflik internal di tubuh Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PBMI) kini tak lagi sekadar riak organisasi biasa. Perseteruan yang menyeret nama La Nyalla Mattalitti bahkan mulai disebut-sebut telah memasuki fase krisis legitimasi yang berpotensi mengganggu masa depan pembinaan atlet Muaythai nasional.
Sulsel, BhayangkaraUtama.id | Gelombang penolakan dari mayoritas Pengurus Provinsi (Pengprov) terhadap kepemimpinan pusat terus membesar. Mosi tidak percaya yang dikabarkan datang dari puluhan daerah memicu rentetan polemik panjang, mulai dari pembekuan kepengurusan daerah, penunjukan Pelaksana Tugas (Plt), hingga dugaan pelanggaran mekanisme organisasi dalam pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov), Rapat Kerja Nasional (Rakernas), sampai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Alih-alih meredam situasi, langkah-langkah yang diambil PBMI pusat justru dinilai memperuncing konflik. Sejumlah pengurus daerah menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan semangat demokrasi organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi olahraga.
Musprov Sulsel Jadi Sorotan
Polemik paling panas mencuat dari pelaksanaan Musyawarah Provinsi Muaythai Sulawesi Selatan pada 2 Mei 2026. Forum tersebut dipertanyakan legalitasnya oleh sejumlah pengurus definitif karena dianggap tidak melibatkan seluruh Pengurus Kabupaten/Kota yang sah dan masih aktif.
Tak hanya itu, Musprov disebut dipimpin oleh Plt yang ditunjuk langsung oleh pusat, sementara kepengurusan definitif sebelumnya diklaim masih memiliki masa bakti hingga tahun 2026.
Situasi tersebut memunculkan tudingan adanya intervensi dan pengambilalihan mekanisme organisasi secara sepihak. Sejumlah pihak menilai kondisi itu mencederai prinsip demokrasi internal yang selama ini menjadi fondasi organisasi olahraga nasional.
Fenomena serupa bahkan disebut terjadi di sejumlah daerah lain pasca munculnya gelombang mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan PBMI pusat. Pembekuan kepengurusan dan penunjukan Plt dinilai menjadi pola yang memperdalam fragmentasi organisasi.
Dinilai Menyimpang dari Semangat UU Keolahragaan
Konflik berkepanjangan di tubuh PBMI juga mulai dikaitkan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menegaskan bahwa organisasi olahraga wajib dijalankan secara demokratis, transparan, akuntabel, profesional, serta bebas dari konflik kepentingan.
Dalam Pasal 36 UU Keolahragaan ditegaskan bahwa pembinaan olahraga harus mengedepankan tata kelola organisasi yang sehat dan berorientasi pada prestasi atlet.
Sementara Pasal 75 mengatur bahwa induk organisasi cabang olahraga wajib menjalankan roda organisasi secara terbuka dan bertanggung jawab kepada anggotanya.
Karena itu, sejumlah pengurus daerah menilai kebijakan pembekuan sepihak serta penunjukan Plt tanpa mekanisme musyawarah yang jelas berpotensi bertabrakan dengan prinsip-prinsip tata kelola organisasi olahraga modern.
Atlet Disebut Jadi Korban
Di tengah panasnya konflik elite organisasi, pihak yang paling merasakan dampaknya disebut justru para atlet, pelatih, hingga perangkat pertandingan.
Beberapa daerah mulai mengkhawatirkan terganggunya agenda pembinaan atlet, pelaksanaan kejuaraan nasional, pemusatan latihan, hingga persiapan menuju event besar seperti Pekan Olahraga Nasional, SEA Games, dan berbagai kejuaraan internasional lainnya.
Bahkan, sejumlah pengurus daerah menyebut sekitar 1.200 atlet Muaythai Indonesia kini berada dalam situasi ketidakpastian akibat konflik organisasi yang belum menemukan titik damai.
Pernyataan yang meminta atlet, pelatih, dan perangkat pertandingan agar tidak mengikuti kelompok yang menolak kepengurusan PBMI versi La Nyalla turut memantik reaksi keras. Sikap tersebut dinilai berpotensi menyeret atlet ke pusaran konflik politik organisasi.
Padahal, dalam prinsip olahraga nasional, atlet seharusnya menjadi pihak yang dilindungi dari tarik-menarik kepentingan elite.
Seruan Mundur Demi Selamatkan Organisasi
Meningkatnya eskalasi konflik membuat sejumlah Pengprov mulai secara terbuka meminta La Nyalla Mattalitti mundur demi menyelamatkan organisasi dan mengakhiri perpecahan internal PBMI.
Mereka menilai Muaythai Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang mampu merangkul seluruh daerah, memulihkan konsolidasi organisasi, dan mengembalikan fokus utama kepada pembinaan prestasi atlet — bukan pertarungan kekuasaan di level elite.
Namun di sisi lain, kubu La Nyalla tetap bersikukuh bahwa kepengurusan PBMI yang dipimpinnya sah karena telah memperoleh pengakuan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia, Komite Olimpiade Indonesia, serta International Federation of Muaythai Associations.
Kini publik olahraga nasional mulai mempertanyakan arah organisasi Muaythai Indonesia. Apakah organisasi olahraga masih benar-benar dijalankan demi pembinaan atlet dan prestasi bangsa, atau perlahan berubah menjadi arena perebutan pengaruh yang justru mengorbankan masa depan atlet Indonesia sendiri? (***)
