Rp15 Miliar untuk Renovasi Rumah Dinas, Bupati Erlina Dinilai Ingkari Ucapan Sendiri ,Lidik Krimsus RI Dampingi Massa Aksi: “Jangan Khianati Rakyat!”
BHATYANGKARAUTAMA.ID — Mempawah, 25 Februari 2026 Kalimantan Barat – Rencana renovasi Rumah Dinas Bupati Kabupaten Mempawah dengan nilai anggaran fantastis Rp15 miliar kembali memantik amarah publik. Paket proyek tersebut dijadwalkan memasuki tahap tender pada Februari 2026 dan langsung menjadi perbincangan panas di ruang-ruang publik serta media sosial.
Koordinator Aksi Aliansi Mahasiswa Pemuda Masyarakat Bersatu, Muslim, secara terbuka menuding Bupati Mempawah tidak konsisten dan diduga mengingkari pernyataannya sendiri yang pernah disampaikan di hadapan massa aksi.
“Jangan pernah anggap rakyat Mempawah lupa. Saat aksi berlangsung, sudah jelas disampaikan bahwa pembangunan rumah dinas ini tidak akan dilanjutkan dan akan dibahas kembali bersama tim Pemkab. Sampai hari ini, tidak ada transparansi, tidak ada penjelasan resmi, dan tiba-tiba muncul dalam daftar tender. Ini mencederai kepercayaan publik,” tegas Muslim.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan pemerintah daerah tidak serius mendengar aspirasi masyarakat. Ia menilai, di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, infrastruktur rusak di sejumlah wilayah, serta persoalan kebakaran hutan yang baru saja terjadi, prioritas anggaran seharusnya diarahkan pada kebutuhan mendesak rakyat.
“Ini bukan sekadar soal bangunan. Ini soal hati nurani dan keberpihakan. Ketika rakyat masih berjuang, Bupati malah bicara kenyamanan jabatan. Jangan sampai rakyat menilai kepemimpinan hari ini hanya sibuk membangun fasilitas untuk diri sendiri,” lanjutnya.
Senada dengan itu, Ketua Lidik Krimsus RI, H. Badrun, menegaskan bahwa jika proses tender tetap dilanjutkan tanpa klarifikasi terbuka, pihaknya bersama aliansi mahasiswa akan menggelar aksi yang lebih besar.
“Kalau ini tetap dipaksakan, kami pastikan warga Mempawah tidak akan diam. Kami akan turun dengan kekuatan lebih besar. Ini peringatan keras untuk Bupati. Jangan uji kesabaran rakyat,” ujarnya.
Ia juga menyatakan akan segera melayangkan surat audiensi kepada Bupati Mempawah guna meminta klarifikasi resmi dan transparansi penuh terkait urgensi proyek tersebut.
Publik kini menanti sikap terbuka pemerintah daerah: apakah Rp15 miliar itu benar-benar kebutuhan mendesak, atau justru menjadi simbol jarak antara kekuasaan dan rakyat yang dipimpinnya?
Tim : Investigasi / Hoesnan
