BU, JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026). Langkah tersebut membuka proses ketatanegaraan baru yang menuntut kepastian hukum dan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan.
Penyerahan surat berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Gibran menemui langsung pimpinan MPR dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 20 menit.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan penyerahan dokumen tersebut. Ia mengatakan, Gibran datang dengan maksud menyampaikan surat pengunduran diri sekaligus meminta agar prosesnya segera ditindaklanjuti oleh lembaga legislatif tertinggi negara tersebut.
Menurut Muzani, surat yang sama juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menindaklanjuti perkembangan itu, pimpinan MPR menjadwalkan rapat pimpinan untuk menentukan tahapan kelembagaan berikutnya. Agenda tersebut kemudian dilanjutkan dengan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Langkah ini diperlukan untuk membahas mekanisme persidangan serta proses pengisian jabatan wakil presiden yang mengalami kekosongan.
KONSTITUSI MENGATUR PROSES PENGGANTIAN
Persoalan pengunduran diri wakil presiden bukan sekadar dinamika politik, melainkan menyangkut mekanisme konstitusional yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon pengganti kepada MPR.
Ahmad Muzani menyampaikan bahwa MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mendapatkan wakil presiden definitif pengganti Gibran.
Sementara itu, Presiden memiliki waktu 14 hari sejak menerima surat permintaan resmi MPR untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden.
Dengan mekanisme tersebut, proses penggantian tidak dilakukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat, melainkan melalui sidang MPR sebagaimana diamanatkan konstitusi.
ALASAN PENGUNDURAN DIRI BELUM DIJELASKAN
Di tengah perhatian publik, alasan Gibran mengambil keputusan tersebut belum disampaikan secara terbuka.
Ahmad Muzani menjelaskan bahwa dalam pertemuan dengan pimpinan MPR, Gibran tidak banyak menyampaikan hal di luar maksud penyerahan surat dan permintaan agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti.
Hingga berita ini disusun, nama-nama calon pengganti belum diumumkan secara resmi.
Perkembangan tersebut menjadi perhatian nasional karena menyangkut kesinambungan kepemimpinan negara dan hubungan kelembagaan antara Presiden, MPR, serta lembaga negara lainnya.
Publik kini menunggu langkah Presiden Prabowo Subianto dan keputusan MPR dalam menjalankan tahapan konstitusional tersebut.
Bagi penyelenggara negara, momentum ini menjadi ujian penting dalam menjaga kepastian hukum, stabilitas pemerintahan, serta kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
Seluruh tahapan pengisian jabatan wakil presiden diharapkan berlangsung transparan, akuntabel, dan tetap berpedoman pada konstitusi.BU











