JAKARTA – BHAYANGKARA UTAMA
Komitmen Polri dalam menjaga profesionalitas dan integritas institusi kembali mendapat perhatian publik. Kali ini, sorotan tertuju pada pengungkapan dugaan praktik penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara dan elemen masyarakat.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan penanganan perkara tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam forum pengawasan parlemen itu, Kapolri mengungkap bahwa penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial LSP, SU, EH, dan AS.
Pemaparan tersebut sekaligus membuka gambaran mengenai dugaan rantai komando dan pelaksanaan aktivitas penyadapan yang tengah didalami penyidik.
DUGAAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN
Berdasarkan penjelasan Kapolri, tersangka LSP diduga berperan sebagai pihak yang memberikan instruksi serta menentukan sasaran penyadapan.
Perintah tersebut diduga disampaikan secara langsung maupun melalui komunikasi WhatsApp. LSP juga disebut sebagai pihak yang menerima hasil akhir penyadapan.
Sementara itu, tersangka lainnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan tersebut, mulai dari meneruskan instruksi, memberikan persetujuan, mengoperasikan sistem, hingga menyampaikan hasil penyadapan.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan rekaman suara dan log aktivitas setelah kegiatan penyadapan dilaksanakan.
Jika dugaan tersebut terbukti, perkara ini tidak sekadar menyangkut pelanggaran prosedur teknis, tetapi juga menyentuh persoalan serius mengenai batas kewenangan aparat dan perlindungan hak konstitusional warga negara.
TARGET DIDUGA MENCAKUP BERBAGAI KALANGAN
Dalam rapat tersebut, Kapolri turut memaparkan cakupan sasaran penyadapan yang diduga melibatkan berbagai kelompok.
Di antaranya Presiden RI, lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintahan, anggota DPR RI, partai politik, tokoh politik, gubernur, Kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis hingga mahasiswa.
Luasnya cakupan sasaran tersebut menjadi salah satu aspek penting yang perlu diungkap secara menyeluruh.
Sebab, penyadapan merupakan tindakan yang berkaitan langsung dengan privasi, keamanan komunikasi, dan hak-hak dasar masyarakat. Pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum serta mengikuti mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
PENYIDIK DALAMI ASPEK PIDANA
Kapolri menjelaskan bahwa penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana sesuai dugaan perbuatan dan peran masing-masing tersangka.
Ketentuan yang dipaparkan meliputi Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penyadapan.
Selain itu, penyidik juga mengaitkan dugaan penghilangan data elektronik dengan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE.
Dugaan akses ilegal turut dikaitkan dengan Pasal 332 KUHP, sedangkan dugaan keterlibatan bersama atau menggerakkan pihak lain dikaitkan dengan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d KUHP.
Penerapan ketentuan tersebut menjadi bagian dari proses hukum yang harus diuji berdasarkan alat bukti dan pembuktian di pengadilan.
UJIAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS POLRI
Pengungkapan perkara ini menjadi momentum penting bagi Polri untuk menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak boleh membedakan kedudukan, jabatan, maupun pangkat seseorang.
Prinsip persamaan di hadapan hukum harus berlaku bagi seluruh pihak, termasuk mereka yang pernah atau sedang menduduki jabatan strategis di lingkungan kepolisian.
Melalui rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, masyarakat juga memperoleh ruang untuk mengawasi bagaimana proses penanganan perkara berjalan.
Publik tentu berharap penyidikan dilakukan secara profesional, independen, transparan, dan tidak berhenti pada pengungkapan peran para tersangka semata.
Lebih jauh, perkara ini harus menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan, penggunaan kewenangan, serta tata kelola teknologi informasi di lingkungan kepolisian.
Bagi institusi Polri, menjaga kepercayaan masyarakat bukan hanya melalui keberhasilan mengungkap tindak pidana, tetapi juga keberanian menindak setiap dugaan pelanggaran hukum tanpa pandang bulu.
Hingga proses hukum memperoleh kepastian melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, seluruh tersangka tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah.
BHAYANGKARA UTAMA – Mengawal Profesionalitas, Integritas, dan Supremasi Hukum.













