BHAYANGKARA UTAMA, SOLOK
Pelaksanaan rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bandar Batang Lembang, Kabupaten Solok–Kota Solok, dengan nilai kontrak Rp2,014 miliar, membutuhkan evaluasi menyeluruh. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) Provinsi Sumatera Barat diminta memastikan seluruh tahapan kegiatan, mulai dari survei, penetapan lokasi prioritas hingga pengawasan konstruksi, telah berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat petani.
Kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 tersebut dikerjakan CV Jaya Vista Group berdasarkan kontrak Nomor 04.19/PJPA-SDA.BK/APBD/IX-2026 tertanggal 3 September 2026. Pengawasan pekerjaan dipercayakan kepada PT Multi Karya Interplan Konsultan.
Evaluasi diperlukan menyusul munculnya keluhan mengenai kondisi sejumlah bagian jaringan irigasi, kualitas konstruksi, dugaan kerusakan tebing, serta terganggunya aliran air yang dibutuhkan petani. Persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis dan penelusuran dokumen pelaksanaan.
Salah satu aspek yang turut menjadi perhatian adalah peran Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Informasi dari anggota menyebutkan adanya keluhan terhadap kepemimpinan P3A yang dinilai lebih cenderung mengakomodasi kepentingan kontraktor daripada memperjuangkan kebutuhan petani. Bahkan, muncul dugaan kondisi tersebut turut memengaruhi tidak terakomodasinya sejumlah titik rawan dalam prioritas rehabilitasi.
Informasi itu perlu diklarifikasi secara objektif. Ketua P3A harus diberi kesempatan menjelaskan mekanisme pengambilan keputusan organisasi, sementara Dinas SDABK perlu memastikan apakah aspirasi anggota benar-benar dihimpun dan dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan.
Secara kelembagaan, P3A memiliki posisi penting dalam pengelolaan jaringan irigasi. Permen PUPR Nomor 30/PRT/M/2015 mengatur partisipasi masyarakat petani, P3A, GP3A, dan IP3A dalam proses pengembangan sistem irigasi, termasuk sosialisasi, konsultasi publik, survei, investigasi, desain, serta pelaksanaan konstruksi.
Atas dasar itu, Dinas SDABK perlu menjelaskan hasil survei awal dan mekanisme penentuan titik pekerjaan. Apakah seluruh lokasi telah ditetapkan berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi kebutuhan air? Apakah terdapat usulan tertulis dari P3A? Bagaimana aspirasi petani yang memiliki lahan di sepanjang jaringan tersebut diakomodasi?
Perhatian juga perlu diberikan terhadap kemungkinan perubahan pekerjaan setelah kontrak ditandatangani. Jika terdapat perubahan lokasi, volume, jenis pekerjaan maupun spesifikasi teknis, dinas dan PPK perlu menjelaskan alasan, dasar teknis, serta dokumen administrasi yang mendasarinya.
Perubahan kontrak harus mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karena itu, hasil pemeriksaan lapangan, rekomendasi teknis, berita acara, serta adendum kontrak apabila diperlukan menjadi bagian penting yang perlu diperiksa.
Dinas juga perlu memastikan konsultan pengawas menjalankan tugas secara profesional, termasuk memeriksa kesesuaian material, metode pelaksanaan, volume, dan mutu konstruksi. Apabila ditemukan pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi, harus ada tindak lanjut sesuai ketentuan kontrak.
Persoalan ini memiliki dimensi lebih luas karena jaringan irigasi merupakan infrastruktur pendukung optimalisasi lahan dan ketahanan pangan. Gangguan distribusi air dapat berdampak terhadap pola tanam, produktivitas pertanian, dan keberlanjutan usaha petani.
Karena itu, jangan sampai program yang diarahkan untuk memperkuat produksi pangan justru kehilangan manfaat akibat lemahnya koordinasi, pengawasan, atau dugaan kepentingan tertentu dalam pelaksanaan pekerjaan.
Dinas SDABK diharapkan membuka ruang evaluasi dengan melibatkan PPK, konsultan pengawas, kontraktor, serta perwakilan petani. Pemeriksaan harus menghubungkan dokumen perencanaan dengan kondisi fisik di lapangan agar setiap persoalan dapat diketahui sumbernya dan ditindaklanjuti secara tepat.
Akuntabilitas proyek tidak hanya terletak pada penyelesaian administrasi dan fisik pekerjaan. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan anggaran publik menghasilkan jaringan irigasi yang berfungsi baik dan memberikan kepastian layanan air bagi petani.
P3A pun harus menjalankan mandat organisasinya secara independen. Kepentingan petani pemakai air harus menjadi orientasi utama, sehingga rehabilitasi Bandar Batang Lembang benar-benar mendukung produktivitas pertanian dan agenda ketahanan pangan. BU













