BU, SOLOK — Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat petani. Infrastruktur pengairan tidak boleh hanya dinilai dari berdirinya bangunan fisik, tetapi harus dipastikan berfungsi optimal dalam mendukung kebutuhan air lahan pertanian.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat, Khairuddin Simanjuntak, menanggapi persoalan pelaksanaan rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I.) Bandar Batang Lembang yang mengairi sekitar 176 hektare sawah.
Khairuddin menyampaikan bahwa persoalan irigasi di Kabupaten Solok tersebut mendapat perhatian serius Komisi II DPRD Sumbar. Menurutnya, keberadaan jaringan irigasi berkaitan langsung dengan agenda ketahanan pangan nasional dan upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan.
Ia menilai dinamika yang terjadi di Bandar Batang Lembang dapat menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan kegiatan irigasi di seluruh Sumatera Barat.
“Persoalannya sama: bangunan ada, tapi P3A sebagai pengawas di lapangan belum optimal,” demikian tanggapan Khairuddin.
Ia juga menyampaikan rencana Komisi II DPRD Sumbar untuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan guna melihat kondisi jaringan irigasi sekaligus mendorong penguatan kelembagaan petani.
“Insyaallah Komisi II akan turun langsung cek ke lapangan, dan kita dorong penguatan P3A agar irigasi ini benar-benar berfungsi untuk petani,” ujarnya.
Perhatian terhadap Bandar Batang Lembang menjadi penting karena jaringan irigasi merupakan salah satu infrastruktur dasar yang menentukan keberlanjutan kegiatan pertanian.
Rehabilitasi jaringan irigasi seharusnya memastikan distribusi air berjalan sesuai kebutuhan, mengurangi risiko kerusakan jaringan, serta mendukung produktivitas lahan pertanian.
Karena itu, keberhasilan kegiatan tidak cukup diukur berdasarkan penyelesaian konstruksi. Kondisi fisik bangunan, kelancaran aliran air, dan manfaat yang diterima petani juga harus menjadi ukuran evaluasi.
Dalam konteks tersebut, P3A memiliki posisi penting sebagai wadah petani pemakai air. Organisasi ini semestinya mampu menyampaikan kebutuhan, mengidentifikasi persoalan jaringan, serta memperjuangkan kepentingan anggotanya.
Rehabilitasi D.I. Bandar Batang Lembang merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat infrastruktur pertanian. Dengan cakupan layanan sekitar 176 hektare sawah, keberfungsian jaringan tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat yang menggantungkan kegiatan pertanian pada ketersediaan air.
Komisi II DPRD Sumbar diharapkan dapat memastikan bahwa peninjauan lapangan nantinya tidak hanya melihat kondisi bangunan, tetapi juga mendengarkan langsung kebutuhan dan keluhan petani.
Sebab, perhatian negara terhadap ketahanan pangan harus diwujudkan melalui infrastruktur yang berfungsi, pengelolaan yang bertanggung jawab, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani.BU













