Pengawasan Pelabuhan Tanjung Batu Kundur Diperkuat, KSOP Tegaskan Keselamatan dan Kepastian Hukum

0
20

BHAYANGKARA UTAMA| KARIMUN Aktivitas transportasi laut di Pelabuhan Besar Tanjung Batu Kundur, Kabupaten Karimun, menjadi perhatian menyusul berkembangnya informasi mengenai dugaan pengiriman rokok ilegal melalui jalur pelabuhan tersebut. Di tengah polemik itu, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Balai Karimun Wilayah Kerja Tanjung Batu Kundur menegaskan komitmennya terhadap keselamatan pelayaran dan ketertiban aktivitas angkutan laut.

Pada Jumat (6/11/2026), petugas KSOP melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap kapal, perlengkapan keselamatan, jumlah penumpang, serta barang bawaan yang diangkut.

Kepala KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun Wilayah Kerja Tanjung Batu Kundur, Hariadi Utama, S.Pel., M.H., menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan operasional kapal sesuai kapasitas dan standar keselamatan yang berlaku.

Ia menegaskan, kapal tidak boleh mengangkut penumpang maupun barang melebihi kapasitas yang diizinkan.

“Keselamatan penumpang, muatan, dan kapal merupakan prioritas utama kami,” tegas Hariadi.

Namun, pengawasan pelabuhan juga menghadapi tantangan tersendiri karena Tanjung Batu Kundur merupakan salah satu simpul distribusi komoditas pertanian masyarakat. Hasil produksi sayuran dari kelompok tani setempat dikirim ke sejumlah wilayah kepulauan, antara lain Penyalai, Pulau Burung, dan Sungai Guntung.

Komoditas tersebut membutuhkan penanganan dan pengiriman cepat agar tidak mengalami kerusakan selama perjalanan.

Hariadi menyebut KSOP tetap memperhatikan kebutuhan distribusi hasil pertanian, tetapi tidak akan mengabaikan batas kemampuan angkut kapal.

Apabila kapasitas kapal telah terpenuhi, barang harus menunggu keberangkatan berikutnya.

Mengenai dugaan peredaran rokok ilegal melalui Pelabuhan Tanjung Batu, Hariadi secara terbuka mengimbau Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun untuk melakukan penyelidikan. Langkah tersebut dinilai penting agar informasi yang berkembang memperoleh kejelasan berdasarkan pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di tengah perkembangan isu tersebut, tokoh masyarakat Kundur, H. M. Asyura, S.E., M.MP., mengingatkan agar persoalan pelabuhan tidak berkembang menjadi konflik yang justru merugikan masyarakat luas.

Menurutnya, pelabuhan merupakan ruang ekonomi masyarakat yang melibatkan banyak pihak, mulai dari penumpang, pedagang, petani, pemilik barang hingga tenaga porter.

Ia mengingatkan bahwa gangguan terhadap aktivitas pelabuhan dapat berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan perputaran ekonomi masyarakat.

“Pelabuhan Tanjung Batu adalah tempat mencari rezeki, tempat mencari makan, bukan tempat mencari kaya,” ujarnya.

Asyura berharap setiap persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah. Jika tidak ditemukan penyelesaian, jalur hukum dapat menjadi langkah berikutnya.

Kekhawatiran serupa disampaikan Rezki, salah seorang tenaga porter. Ia mengaku polemik yang berkembang telah mengganggu kenyamanan pekerja dalam menjalankan aktivitas bongkar muat barang kiriman.

Ia menjelaskan bahwa porter bertugas mengangkut barang dan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan status hukum barang milik pengguna jasa.

Sementara itu, Ketua Pasar Tani, Agus, menyoroti potensi dampak terhadap pemasaran sayuran hasil pertanian Kundur. Menurutnya, hambatan distribusi dapat menyebabkan komoditas cepat rusak dan berujung pada kerugian petani.

Terpisah, pemilik rokok yang menjadi sorotan pemberitaan membantah tudingan bahwa barang yang dikirim merupakan rokok ilegal. Ia mengklaim seluruh produk yang dikirim memiliki dokumen resmi dan surat jalan dari instansi terkait.

Ia juga menyayangkan pemberitaan yang menurutnya belum didahului konfirmasi kepada pihaknya.

Meski demikian, pernyataan tersebut merupakan klaim pihak pemilik barang yang masih membutuhkan pembuktian melalui pemeriksaan instansi berwenang.

Dalam konteks penegakan hukum, klarifikasi dokumen pengiriman, status pita cukai, serta kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan dan cukai menjadi bagian penting untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran.

Karena itu, tindak lanjut Bea dan Cukai diperlukan agar polemik yang berkembang tidak berhenti pada pernyataan saling membantah, melainkan memperoleh kepastian berdasarkan hasil pemeriksaan.

Masyarakat berharap pengawasan Pelabuhan Tanjung Batu Kundur semakin profesional, keselamatan pelayaran terjamin, penegakan hukum berjalan objektif, dan aktivitas ekonomi masyarakat tetap terlindungi. BU

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini