BHAYANGKARA UTAMA | KABUPATEN SOLOK – Klaim penguasaan tanah seluas 23 hektare di kawasan eks-HGU PT Danau Diatas Makmur, Jorong Taratak Galundi, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, memunculkan pertanyaan baru mengenai dasar sejarah dan legitimasi kepemilikan adat.
Klaim yang dikaitkan dengan Asrizal Nurdin alias Pandeka dan disebut mengatasnamakan kaum Suku Bendang tersebut kini dipersoalkan oleh sejumlah pihak yang mengaku mengetahui riwayat penguasaan tanah di kawasan itu.
Seorang warga yang juga bersuku Bendang sekaligus pemangku adat Suku Bendang di Jorong Taratak Galundi, yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, menyampaikan keterangan berbeda. Menurutnya, kawasan yang dipersoalkan bukan merupakan tanah kaum Bendang, melainkan tanah orang Melayu.
Sumber tersebut tidak membantah bahwa keluarga Asrizal pernah memiliki pondok dan tinggal di kawasan itu. Namun, ia membedakan keberadaan tempat tinggal dengan kepemilikan tanah.
Menurut keterangannya, tanah tempat pondok berdiri bukan milik Syamsiar, orang tua Asrizal. Ia menyebut bangunan, tanaman, dan tanah yang berkaitan dengan penguasaan keluarga tersebut telah memperoleh ganti rugi dari PT IFA atau PT Danau Diatas Makmur melalui panitia pelepasan hak dan ganti rugi.
Keterangan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu ditelusuri melalui dokumen pembayaran, berita acara pelepasan hak, serta arsip perusahaan.
Perwakilan kaum Melayu Kopong, M. Harris, menilai klaim 23 hektare tidak cukup hanya didasarkan pada pengakuan atau keberadaan bangunan lama. Menurutnya, pihak yang mengklaim tanah harus mampu menunjukkan riwayat penguasaan, hubungan kaum, batas wilayah, serta dokumen yang mendukung hak tersebut.
“Jangan sampai nama besar suatu kaum digunakan untuk menguatkan klaim yang belum jelas dasar sejarah dan administrasinya. Hak adat harus dibuktikan, bukan sekadar dinyatakan,” Ujar Harris.
Persoalan ini juga berkaitan dengan status tanah eks-HGU PT Danau Diatas Makmur. Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021, berakhirnya HGU tidak otomatis menjadikan tanah sebagai milik pemerintah kabupaten maupun kelompok masyarakat tertentu.
Tanah tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah Hak Pengelolaan sesuai ketentuan hukum pertanahan.
Karena itu, klaim pemerintah daerah maupun klaim masyarakat adat sama-sama membutuhkan dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Harris juga mengingatkan bahwa persoalan klaim tanah tersebut tidak dapat dilepaskan dari laporan dugaan pemalsuan surat terkait penerbitan alas hak di kawasan eks-HGU yang telah disampaikan kuasa Mamak Kepala Waris Melayu Pintu Rayo dan Melayu Kopong kepada Polres Solok pada 26 Mei 2026.
Dokumen alas hak dan surat pernyataan Nursyam disebut telah diserahkan kepada penyidik untuk kepentingan pemeriksaan.
Ia meminta aparat kepolisian menelusuri asal-usul dokumen, pihak yang membuat dan menandatangani, serta dasar keterangan adat yang digunakan dalam penerbitannya.
Menurut Harris, penyelesaian persoalan ini penting agar perbedaan klaim tidak berkembang menjadi konflik agraria antarkaum.
Di sisi lain, Asrizal Nurdin perlu diberikan ruang untuk menjelaskan dasar klaim 23 hektare tersebut, termasuk bukti sejarah penguasaan dan dokumen yang dimilikinya.
banyak kalangan menilai persoalan ini membutuhkan pembuktian yang terbuka dan menyeluruh. Sebab, dalam konflik agraria, pengakuan adat, riwayat penguasaan, dokumen administrasi, dan status hukum tanah harus diperiksa secara bersamaan.
Kepastian hukum tidak boleh dibangun berdasarkan klaim sepihak, tetapi harus bertumpu pada bukti yang sah dan dapat diuji. BU













