Oegroseno Soroti Risiko Keamanan Kapolri Suyudi, Perlindungan Institusi Polri Jadi Perhatian

0
3

JAKARTA – BHAYANGKARA UTAMA

Peringatan mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol (Purn) Oegroseno, mengenai keselamatan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menjadi perhatian di tengah pengungkapan perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.

Oegroseno mengingatkan Suyudi agar tidak mengabaikan aspek keamanan pribadi setelah mengambil langkah penegakan hukum terhadap perkara yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi di lingkungan kepolisian.

Menurut Oegroseno, pengungkapan kasus dengan tingkat sensitivitas tinggi berpotensi memunculkan pihak-pihak yang tidak menyukai langkah yang dilakukan Kapolri.

“Saya sampaikan kepada Pak Kapolri kita, kan saya di luar nih, hati-hati. Pasti beliau ini ada menjadi sasaran-sasaran orang yang tidak suka dengan (Suyudi),” ungkap Oegroseno.

Ia juga mengingatkan bahwa keselamatan personel yang terlibat dalam penanganan perkara harus menjadi perhatian bersama. Terlebih, penegakan hukum yang menyentuh lingkaran pejabat berpangkat tinggi membutuhkan komitmen, kehati-hatian, dan perlindungan yang memadai.

Ancaman terhadap Penegak Hukum Tidak Boleh Diabaikan

Oegroseno turut menyinggung kasus penyiraman air keras terhadap mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, pada 2017 sebagai salah satu peristiwa yang perlu menjadi pelajaran.

Kasus tersebut mengingatkan bahwa aparat yang menangani perkara sensitif dapat menghadapi risiko keselamatan.

Oegroseno menekankan pentingnya menyampaikan peringatan lebih awal apabila terdapat indikasi ancaman terhadap jiwa seseorang.

“Jadi kalau ada hal yang mengganggu, mengancam keselamatan jiwa seseorang, kalau kita tahu ya lebih bagus kita beritahu dari awal,” katanya.

Pesan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keselamatan Kapolri, tetapi juga menyangkut tanggung jawab institusi dalam memastikan seluruh personel dapat menjalankan tugas tanpa tekanan, intimidasi, maupun ancaman.

Perkara Penyadapan Menjadi Ujian Pengawasan Internal

Dalam perkembangan perkara yang menjadi perhatian publik, empat perwira tinggi Polri telah disebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal terhadap sistem elektronik, dan penghapusan data elektronik.

Nama yang disebut dalam perkara tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Dugaan penyadapan disebut mencakup sejumlah kelompok sasaran, mulai dari Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi kemasyarakatan, LSM, hingga pengusaha.

Tiga tersangka dilaporkan telah ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sementara satu tersangka lainnya, Irjen Slamet Uliandi, belum menjalani penahanan karena masih dalam proses pemulihan kesehatan.

Perkara tersebut dikaitkan dengan ketentuan pidana dalam KUHP baru dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Proses hukum ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan penggunaan kewenangan dan akses terhadap sistem elektronik. Pembuktian terhadap masing-masing pihak tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan.

Menjaga Marwah Kepolisian

Di tengah perkembangan tersebut, tantangan Polri tidak berhenti pada penyelesaian perkara pidana. Institusi kepolisian juga memiliki tanggung jawab memastikan mekanisme pengawasan internal berjalan efektif dan setiap kewenangan digunakan sesuai ketentuan hukum.

Perlindungan terhadap Kapolri dan personel yang menangani perkara harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan penegakan hukum.

Pada saat bersamaan, transparansi penanganan perkara menjadi penting agar masyarakat memperoleh kepastian bahwa proses hukum tidak berhenti pada penetapan tersangka, tetapi berlanjut hingga pembuktian secara terbuka dan akuntabel.

Peringatan Oegroseno memberikan perhatian pada satu prinsip mendasar dalam institusi penegak hukum: tidak boleh ada aparat yang merasa terancam ketika menjalankan tugas berdasarkan hukum.

Sebab, kekuatan institusi kepolisian tidak semata-mata diukur dari kewenangan dan struktur komandonya, tetapi juga dari kemampuannya melindungi personel, menjaga integritas, serta memastikan supremasi hukum tetap menjadi landasan setiap tindakan. BU

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini