JAKARTA | BHAYANGKARA UTAMA
Ketua Umum Pimpinan Nasional Forum Asta Cita Indonesia, Hasbi, meminta seluruh fraksi partai politik di DPR RI tidak mengabaikan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Hasbi, perkembangan dua putusan lembaga peradilan tersebut membutuhkan penjelasan yang proporsional kepada masyarakat, terutama menyangkut konsekuensi hukum, kepastian konstitusional, serta tanggung jawab lembaga negara dalam menjaga kepercayaan publik.
Ia menilai, DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki tanggung jawab politik dan konstitusional untuk memastikan bahwa setiap persoalan yang menyangkut penyelenggaraan negara mendapatkan penjelasan yang terang, tanpa mencampuri independensi kekuasaan kehakiman.
“Rakyat membutuhkan kepastian hukum, bukan kegaduhan yang berkepanjangan. DPR dan seluruh fraksi partai politik harus mampu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kedudukan dan konsekuensi hukum dari putusan MK maupun MA. Jangan biarkan masyarakat menafsirkan sendiri persoalan yang memiliki implikasi terhadap kepercayaan publik kepada institusi negara,” tegas Hasbi.
Hasbi menyoroti perkembangan putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing.
Mahkamah juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut.
Perkembangan berikutnya muncul melalui putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026.
Dalam perkara tersebut, MA mengabulkan kasasi terkait Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019. Surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
Dua putusan tersebut memiliki objek dan ruang lingkup hukum berbeda. Putusan MK berkaitan dengan permohonan perselisihan hasil pemilihan presiden, sedangkan putusan MA menyangkut keabsahan keputusan administrasi pemerintahan.
Karena itu, keduanya tidak dapat disederhanakan menjadi satu kesimpulan hukum yang melampaui amar dan pertimbangan masing-masing lembaga peradilan.
Hasbi menegaskan bahwa DPR RI tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mengubah putusan pengadilan melalui keputusan politik.
Namun, sebagai lembaga legislatif dan representasi rakyat, DPR memiliki ruang untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangan konstitusionalnya.
Hal tersebut sejalan dengan Pasal 20A UUD 1945 yang memberikan DPR fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Menurut Hasbi, fungsi pengawasan tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
“Yang kami minta bukan DPR mengintervensi hakim atau mengubah putusan pengadilan. Itu bukan kewenangannya. Tetapi DPR harus menunjukkan tanggung jawab politiknya kepada rakyat. Jelaskan persoalannya, pastikan tindak lanjut administrasi berjalan sesuai putusan, dan jangan biarkan persoalan hukum berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap institusi negara,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa prinsip negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 harus menjadi landasan seluruh penyelenggara negara.
Tidak boleh ada standar hukum yang berbeda hanya karena seseorang memiliki jabatan atau kedudukan politik tertentu.
Hasbi berpandangan, polemik yang berkepanjangan tanpa penjelasan memadai dapat memperlebar jarak antara masyarakat dan institusi negara.
Karena itu, ia meminta pemerintah, lembaga legislatif, serta institusi terkait menghormati putusan pengadilan dan menjelaskan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.
Menurutnya, penghormatan terhadap putusan pengadilan tidak berarti menutup ruang kritik dan diskusi publik. Sebaliknya, kritik harus dibangun berdasarkan fakta, dokumen hukum, dan ketentuan konstitusi.
“Putusan pengadilan harus dihormati. Tetapi masyarakat juga berhak memahami apa yang sebenarnya diputuskan, apa konsekuensinya, dan bagaimana negara menindaklanjutinya. Transparansi merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik,” katanya.
Di sisi lain, Forum Asta Cita Indonesia menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan delapan Asta Cita dan 17 program prioritas nasional.
Hasbi menegaskan bahwa dukungan terhadap pemerintah harus berjalan beriringan dengan pengawasan masyarakat, reformasi hukum, reformasi birokrasi, serta pemberantasan korupsi.
Menurutnya, demokrasi yang sehat membutuhkan lembaga negara yang kuat, independen, transparan, dan mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada masyarakat.
“Mendukung pemerintah bukan berarti membenarkan semua hal tanpa evaluasi. Kita ingin pemerintahan berjalan kuat, tetapi juga tunduk pada konstitusi. Tidak boleh ada kekuasaan yang berada di atas hukum dan tidak boleh ada lembaga negara yang mengabaikan tanggung jawabnya kepada rakyat,” tegas Hasbi.
Menutup pernyataannya, Hasbi mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan tidak menjadikan perbedaan pandangan politik sebagai alasan untuk mengabaikan supremasi hukum.
“Indonesia adalah negara hukum. MK harus dihormati, MA harus dihormati, DPR harus menjalankan mandat rakyat, dan pemerintah harus tunduk pada konstitusi. Kepastian hukum dan kepercayaan publik merupakan fondasi penting bagi demokrasi Indonesia,” tutupnya.
PIMPINAN NASIONAL
FORUM ASTA CITA INDONESIA
Ketua Umum,
HASBI













