CREW 8 NEWS| KAB SOLOK
Kepastian hukum atas aktivitas penimbunan kawasan sempadan Danau Diatas, Jorong Taratak Galundi, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, kini menjadi perhatian. Pasalnya, aktivitas tersebut diketahui pernah dihentikan melalui pengumuman Bupati Solok Jon Firman Pandu pada Februari 2026, namun kemudian kembali berlangsung.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar administratif dan teknis yang memungkinkan pekerjaan tersebut dilanjutkan setelah sebelumnya dihentikan kepala daerah.
Saat pengumuman penghentian disampaikan melalui media sosial, juga informasinya adanya pemeriksaan oleh tim teknis gabungan dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Akan tetapi, hasil pemeriksaan tersebut belum dijelaskan secara terbuka, termasuk rekomendasi yang dihasilkan dan langkah administratif setelah pemeriksaan lapangan.
Padahal, hasil pemeriksaan tim gabungan semestinya menjadi bagian penting dalam menentukan tindak lanjut pemerintah terhadap kegiatan yang menjadi perhatian masyarakat tersebut.
Apakah tim teknis merekomendasikan penghentian tetap berlaku? Apakah ada persyaratan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan dapat dilanjutkan? Ataukah terdapat keputusan pejabat berwenang yang mengubah kebijakan penghentian sebelumnya?
Pertanyaan ini penting karena rekomendasi teknis tidak serta-merta dapat menggantikan persetujuan maupun perizinan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
Persoalan penimbunan Danau Diatas kemudian mendapat perhatian BWS Sumatera V Padang setelah menerima pengaduan resmi BAPERMEN melalui surat Nomor 105/UM/BAPERMEN/IX/2026 tertanggal 17 September 2026.
Pengaduan tersebut ditindaklanjuti melalui audiensi pada 12 Oktober 2026. Dalam notulen pertemuan, BWS membahas hasil peninjauan lapangan tim PPNS, rencana pemanfaatan kawasan untuk agrowisata, homestay dan wisata air, serta perlunya penertiban terhadap aktivitas yang tidak sesuai ketentuan.
Salah satu poin penting dalam notulen tersebut menegaskan bahwa penertiban harus dilakukan secara menyeluruh, konsisten, dan tanpa pandang bulu.
BWS juga mencatat ketentuan garis sempadan danau paling sedikit 50 meter dari tepi badan danau serta pentingnya memenuhi ketentuan pemanfaatan sumber daya air.
Selanjutnya, melalui surat Nomor PA 0101/B/BWSS-V/2026/1390 tertanggal 26 Oktober 2026, BWS menyampaikan hasil peninjauan lapangan bersama unsur pemerintahan nagari dan kepolisian.
Dalam surat tersebut disebutkan aktivitas penimbunan sempadan Danau Diatas yang dilakukan belum dilengkapi rekomendasi teknis maupun izin dari instansi berwenang. BWS juga menyampaikan rencana penertiban melalui imbauan penghentian kegiatan dan pemasangan papan peringatan.
Temuan tersebut menjadi penting ketika disandingkan dengan pemeriksaan tim gabungan OPD yang sebelumnya dilakukan Pemkab Solok pada Februari 2026.
Jika pemerintah daerah sudah melakukan pemeriksaan sebelum aktivitas kembali berjalan, apakah hasil pemeriksaan tersebut pernah dikoordinasikan dengan BWS sebagai instansi yang memiliki kewenangan teknis terkait sumber daya air?
Atau terdapat rekomendasi dari perangkat daerah yang kemudian dipahami sebagai dasar untuk melanjutkan pekerjaan, meskipun persyaratan teknis dan perizinan dari instansi berwenang belum terpenuhi?
Persoalan ini tidak cukup dijawab hanya dengan menyebut siapa pelaksana kegiatan di lapangan. Rantai pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah daerah juga perlu dibuka.
Bupati Jon Firman Pandu perlu menjelaskan apakah laporan hasil pemeriksaan tim gabungan OPD Februari 2026 pernah diterima, apakah terdapat rekomendasi lanjutan, dan apakah dirinya pernah mengetahui kegiatan tersebut kembali berlangsung.
Jika ada rekomendasi yang menjadi dasar kelanjutan pekerjaan, siapa pejabat penerbitnya dan apa dasar kewenangannya?
Sebaliknya, jika tidak pernah ada keputusan untuk melanjutkan kegiatan, bagaimana pengawasan pemerintah daerah berjalan hingga aktivitas tersebut kembali berlangsung?
Camat Lembah Gumanti dan Pemerintah Nagari Alahan Panjang juga perlu menjelaskan sejauh mana mereka mengetahui perkembangan aktivitas tersebut, termasuk apakah pernah menerima dokumen atau pemberitahuan mengenai hasil pemeriksaan tim teknis.
Hingga kini, upaya memperoleh penjelasan dari OPD terkait mengenai hasil pemeriksaan Februari dan dasar kelanjutan aktivitas penimbunan belum mendapatkan jawaban.
Kondisi tersebut membuat transparansi hasil pemeriksaan dan pertanggungjawaban administratif semakin penting, terlebih persoalan ini juga berkaitan dengan tindak lanjut Pansus Reklamasi Danau Diatas DPRD Kabupaten Solok.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, setiap keputusan dan tindakan pejabat harus berada dalam koridor kewenangan, prosedur, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Karena itu, publik perlu memperoleh kejelasan apakah penghentian yang diumumkan Bupati pada Februari 2026 tetap berlaku, pernah diubah melalui keputusan yang sah, atau justru tidak dilaksanakan oleh perangkat pemerintahan terkait.
Apabila terdapat rekomendasi teknis yang menjadi dasar kegiatan kembali berjalan, dokumen tersebut perlu diperlihatkan dan diuji kesesuaiannya dengan kewenangan serta ketentuan perizinan.
Sebaliknya, apabila tidak ada keputusan maupun rekomendasi lanjutan, pemerintah daerah harus menjelaskan mengapa aktivitas yang pernah dihentikan dapat kembali berlangsung.
Persoalan Danau Diatas kini bukan hanya menyangkut legalitas pekerjaan penimbunan, tetapi juga kepastian pelaksanaan kebijakan kepala daerah dan tanggung jawab pejabat yang memiliki fungsi teknis serta pengawasan.
Masyarakat memandang keterbukaan hasil pemeriksaan tim gabungan OPD menjadi bagian penting untuk menjawab persoalan tersebut. Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui bahwa kegiatan pernah dihentikan dan kemudian kembali berlangsung. Masyarakat berhak mengetahui siapa yang mengambil keputusan, apa dasar hukumnya, dan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. BU













