BU | JAKARTA – Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bertumpu pada penegakan hukum. Upaya membangun kesejahteraan dan mengurangi kerentanan sosial juga menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
Perspektif tersebut melatarbelakangi rencana Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menyiapkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), yang diarahkan untuk membantu masyarakat mendapatkan akses pekerjaan sekaligus memperkuat pencegahan gangguan keamanan.
Program yang disampaikan Kapolri pada Jumat (30/10/2026) itu akan melibatkan Bhabinkamtibmas sebagai penggerak di tingkat desa. Bersama perangkat desa, personel kepolisian akan mengidentifikasi warga yang membutuhkan pekerjaan untuk selanjutnya difasilitasi mengikuti pelatihan keterampilan dan pembekalan soft skill.
Polri juga menyiapkan kerja sama dengan Kementerian Desa, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Dalam Negeri, serta Balai Latihan Kerja (BLK). Peserta yang telah mendapatkan pembekalan nantinya diarahkan ke perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Kapolri menyebut Poliran masih dalam tahap persiapan dan direncanakan diluncurkan secara nasional.
Rencana tersebut membuka perspektif bahwa persoalan keamanan memiliki keterkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Pengangguran memang bukan penyebab langsung seseorang melakukan kejahatan. Namun, keterbatasan ekonomi, minimnya kesempatan kerja, dan kerentanan sosial dapat menciptakan situasi yang berpotensi dimanfaatkan oleh jaringan kriminal.
Karena itu, pemberdayaan masyarakat melalui akses pekerjaan dan peningkatan keterampilan dapat menjadi salah satu instrumen pencegahan dini.
Pendekatan ini juga memperluas ruang pengabdian kepolisian. Bhabinkamtibmas tidak hanya hadir untuk menyelesaikan persoalan keamanan di lingkungan masyarakat, tetapi berpotensi menjadi penghubung antara warga, pemerintah desa, lembaga pelatihan, dan dunia usaha.
Tantangan berikutnya adalah memastikan program berjalan secara terukur dan tepat sasaran. Pendataan harus transparan, pelatihan harus sesuai kebutuhan pasar kerja, dan penyaluran tenaga kerja perlu memiliki kepastian.
Poliran pada akhirnya akan diuji melalui hasil nyata, bukan sekadar jumlah peserta yang mengikuti kegiatan. Semakin banyak masyarakat yang memperoleh pekerjaan dan memiliki penghasilan berkelanjutan, semakin besar pula kontribusi program terhadap penguatan ketahanan sosial.
Keamanan yang berkelanjutan membutuhkan kehadiran aparat penegak hukum sekaligus masyarakat yang memiliki kesempatan hidup lebih baik. Dengan pendekatan tersebut, pencegahan gangguan Kamtibmas dapat dimulai dari penguatan kesejahteraan masyarakat.BU













