BU | PADANG – Upaya Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam memperketat pengawasan dan melakukan penindakan terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) serta penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mendapat perhatian dari kalangan masyarakat sipil.
Ketua DPD Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) Sumatera Barat, Mevrizal, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kapolda Sumbar, Irjen Pol. Drs. Jawari, S.H., M.H., yang mulai memperlihatkan aktivitas pengawasan, penertiban, dan penegakan hukum di sejumlah wilayah.
Menurut Mevrizal, persoalan PETI dan BBM ilegal merupakan dua persoalan serius yang membutuhkan keseriusan aparat penegak hukum. Keduanya bukan hanya berkaitan dengan pelanggaran peraturan, tetapi juga menyangkut kerusakan lingkungan, keselamatan masyarakat, serta potensi penyalahgunaan sumber daya dan fasilitas negara.
Ia menilai, langkah pengawasan yang dilakukan kepolisian perlu dipertahankan dan diperluas agar aktivitas ilegal tidak kembali beroperasi setelah dilakukan penertiban.
ARUN Sumbar berpandangan bahwa pemberantasan PETI tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan pekerja tambang di lapangan.
Aparat penegak hukum perlu mengembangkan penyelidikan terhadap struktur bisnis di belakang aktivitas tersebut, termasuk pemodal, pemilik alat berat, pemasok bahan bakar, penampung hasil tambang, serta pihak-pihak yang diduga memfasilitasi operasionalnya.
Demikian pula dengan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Penegakan hukum perlu menelusuri jalur distribusi, sumber pasokan, pola pengangkutan, hingga pihak yang menikmati keuntungan dari praktik penyimpangan tersebut.
Dengan demikian, penindakan tidak sekadar menghentikan aktivitas sesaat, tetapi juga dapat memutus mata rantai ekonomi ilegal yang selama ini memungkinkan kegiatan tersebut terus berlangsung.
Mevrizal juga mengaitkan langkah Kapolda Sumbar dengan semangat pembaruan institusi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Dr. H. Suyudi Ario Seto, S.H., S.I.K., M.Si., C.I.R.R.
Tagline “Polisi Bersama Masyarakat” menurutnya harus menjadi landasan dalam membangun hubungan kepolisian dengan masyarakat, terutama dalam menghadapi persoalan keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum.
Semangat tersebut perlu diterjemahkan melalui delapan arah kebijakan prioritas Polri, yakni penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan internal, akuntabilitas anggaran, transformasi digital, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dalam konteks Sumatera Barat, pengawasan PETI dan BBM ilegal menjadi salah satu ruang implementasi konkret kebijakan tersebut.
Kepolisian tidak hanya dituntut melakukan penindakan, tetapi juga membangun sistem pengawasan yang efektif, membuka ruang partisipasi masyarakat, serta memastikan proses penegakan hukum berjalan transparan dan akuntabel.
Menurut ARUN Sumbar, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tidak hanya dibangun melalui keberhasilan mengungkap kasus, tetapi juga melalui konsistensi dalam menindak setiap pelanggaran tanpa membedakan latar belakang pelakunya.
Karena itu, pengawasan terhadap aktivitas PETI dan BBM ilegal harus dilakukan secara berkelanjutan, termasuk memastikan tidak ada aktivitas serupa yang kembali berjalan setelah operasi penertiban selesai.
ARUN Sumbar juga mendorong keterlibatan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memperkuat pengawasan sesuai kewenangan masing-masing.
Persoalan tambang ilegal, misalnya, membutuhkan koordinasi lintas sektor karena berkaitan dengan perizinan, pengawasan lingkungan, tata ruang, dan perlindungan kawasan sumber daya alam.
Sementara distribusi BBM bersubsidi membutuhkan pengawasan bersama agar alokasi energi yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak diselewengkan untuk kepentingan usaha ilegal.
Apresiasi yang disampaikan ARUN Sumbar terhadap Kapolda Sumbar sekaligus menjadi harapan agar langkah pengawasan dan penindakan yang mulai terlihat di sejumlah titik dapat terus ditingkatkan.
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa aktivitas yang merusak lingkungan dan merugikan kepentingan publik tidak mendapatkan ruang untuk berkembang.
Di sisi lain, aparat penegak hukum juga perlu memastikan setiap tindakan dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Bagi ARUN Sumbar, semangat Polisi Bersama Masyarakat harus tercermin dalam keberanian menegakkan hukum, kesediaan menerima pengawasan publik, serta komitmen melindungi kepentingan masyarakat luas.
Pemberantasan PETI dan BBM ilegal pada akhirnya bukan sekadar agenda penindakan kepolisian, melainkan bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan, keadilan ekonomi, dan kewibawaan hukum di Sumatera Barat.
BHAYANGKARA UTAMA – Mengawal Penegakan Hukum, Menjaga Kepentingan Rakyat.













